Hearing DPRD Nyaris Ricuh Saat Pembahasan Pesangon Eks Karyawan dan PT KKP

0
228

TOMINI.NEWS-Rapat dengar pendapat (hearing) DPRD Kabupaten Bolsel yang membahas soal tuntutan pesangon 75 eks karyawan PT KKP yang digelar di Kantor DPRD, Rabu (14/11) kemarin, nyaris ricuh. Namun, situasi kembali normal setelah pihak eks karyawan sepakat menunggu sampai tujuh hari ke depan.

Hearing kemarin dipimpin langsung Ketua DPRD Hi Abdi Van Gobel didampingi Ketua Komisi I Ruslan Paputungan dan anggota komisi lainnya yakni Marsel Aliu, Salman Mokoagow, James Lontoh, Riston Mokoagow, Supatia Kobandaha dan Suhartina Badu.

Dihadiri oleh 75 eks karyawan PT KKP korban Pemutusan Hak Kerja (PHK), Direktur PT KKP Santje Mogie yang didampingi Faisal Martadinata selaku Kepala Divisi SDM perusahaan, sejumlah staf PT KKP, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Agus Mooduto yang didampingi sekretarisnya Heri Modeong.

Tampak juga hadir para aparat Kepolisian (Bhabinkamtibmas) dan TNI (Babinsa) Pinolosian. Hearing ini merupakan tindak lanjut dari hearing pekan lalu.

“Hearing ini digelar untuk menindaklanjuti aduan masyarakat dalam hal ini 75 eks karyawan PT KKP yang di-PHK. Mereka mengklaim pesangon yang diberikan perusahaan tidak sesuai dengan aturan ” kata Ketua DPRD Bolsel Abdi Van Gobel.

Selain itu, karyawan merasa ditipu. Sebab di-PHK tapi disuruh menandatangani surat pengunduran diri.

Menanggapi hal itu, Direktur PT KKP Santje Mogie menjelaskan bahwa alasan mereka mem-PHK 75 karyawan karena sejak awal berdiri terus merugi sehingga tidak sanggup lagi bertahan jika tak mengambil langkah.

“Total kerugian perusahaan kami sampai saat ini Rp 107 Miliar,” katanya.

Selanjutnya, Faisal Martadinata selaku Kepala Divisi SDM perusahaan mengatakan, pihaknya telah memenuhi ketentuan terkait pembayaran pesangon.

“Kami merujuk pada Undang undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 164 ayat 1. Yaitu pesangon sebesar satu kali, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali dan uang penggantian hak,” terang Faisal.

Sementara soal penandatanganan surat pengunduran diri, kata Faisal itu kebijakan perusahaan agar karyawan yang di-PHK dimudahkan untuk mendapat kerja di tempat lain.

Sementara itu, pihak eks karyawan tetap ngotot bahwa perusahaan membayarkan pesangon tidak sesuai aturan. Mereka berpegang pada Undang undang Ketenaga kerjaan Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 164 ayat 3, yang intinya perusahaan wajib membayar dua kali pesangon.

Kemudian mereka meminta perusahaan memberikan kepastian dalam hearing tersebut

“Harus dua kali pesangon. Ironis, mem-PHK karyawan di sisi lain mengangkat karyawan kontrak menjadi staf. Kami merasa ditipu. Sesuai pasal yang menjadi alasan, setelah melakukan PHK harusnya perusahaan tutup. Tapi ini masih aktif,” kata Andriawan Gonibala, perwakilan eks karyawan PHK.

Hal senada juga disampaikan Jonly Moha, bahwa mereka menerima di-PHK. Tapi perusahaan jangan menghindar dari kewajiban membayar hak karyawan.

“Kami minta jangan diulur. Sebab beban perusahaan akan bertambah jika tidak diselesaikan. Intinya tuntutan kami sesuai dengan aturan. Jangan kaburkan dengan surat pengunduran diri,” kata eks karyawan PT KKP ini.

Tak ayal, suasana sontak memanas ketika pihak perusahaan menolak tawaran Ketua DPRD yang meminta perwakilan pihak perusahaan dan eks karyawan melakukan pertemuan di ruangan lain untuk mencari solusi.

“Kami menolak Karena tetap pertemuan itu mengharuskan kami memenuhi tuntutan. perusahaan sudah tidak punya apa apa lagi. Sedangkan gaji November ini, kami tidak tau akan bayar bagaimana. Pemilik saham tidak mau lagi menyuntikkan dana,” ujar Faisal.

Beberapa eks karyawan mengamuk tapi ditahan oleh eks karyawan lainnya. Situasi pun kembali normal.

Setelah itu eks karyawan menerima tawaran DPRD, memberikan waktu tujuh hari ke depan kepada pihak perusahaan untuk mempertimbangkan tuntutan tersebut. Pihak perusahaan kemudian membuat surat pernyataan. Di sisi lain, eks karyawan menyampaikan jika tujuh hari tidak ada realisasi maka mereka akan melakukan tindakan sendiri, menahan aset milik perusahaan. (***)