Bupati Bolsel Hadiri Musrenbangnas Bersama Presiden RI

0
2

TOMINI.NEWS-Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru S.Pt, memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) bersama-sama mengikuti Musrenbangnas 2019 dan RKP 2020 di Hotel Sangrila Jakarta, Kamis (9/5/2019) siang tadi.

Acara tersebut dibuka oleh presiden, dihadiri oleh seluruh kepala daerah sebanyak 514 orang bupati/wali kota, 34 orang gubernur, serta Bappeda se-Indonesia.

Acara diawali dengan laporan panitia oleh Menteri PPN Bappenas Prof Dr Bambang P.S Brodjonegoro.

Sementara itu presiden dalam sambutannya mengatakan, musyawarah pembangunan nasional adalah bagian penting dalam menentukan arah pembangunan nasional kedepan.

“Lima tahun ini Indonesia telah mengalami kemajuan, sehingga target Indonesia tahun 2045 berdaulat, maju, adil dan makmur akan terwujud,” ucap presiden.

“Kepada bupati, wali kota, gubernur, dalam melaksanakan pembangunan harus selaras dengan apa yang telah menjadi visi pemerintah dengan program nawacita,” tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh empat menteri koordinator diantaranya Puan Maharani Menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia, kemudian Lenjen TNI Luhut Binsar Panjaitan Menko bidang kemaritiman Indonesia, Jenderal TNI Dr H Wiranto SH Menteri koordinator bidang politik hukum dan kemanan, terakhir Darmin Nasution Menteri koordinator perekonomian.

Sementara itu Bupati Bolsel Iskandar Kamaru S.Pt, di sela-sela kegiatan menyampaikan kegiatan ini sangat penting dalam mensingkronkan program pemerintah daerah, provinsi dan pusat.

“Khusus Pemkab Bolsel, untuk pengusulan program sudah mengacu pada e-planning, e-budgeting, dengan mendorong pembangunan yang berbasis kebutuhan pembangunan daerah.

“Beberapa issue yang di dorong dalam program daerah diantaranya pembangunan infrastruktur dalam penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.

Kata bupati, pada prinsipnya Musrenbangnas Pemkab Bolsel dalam beberapa program dan issue strategis sudah menyerahkan kepada pemerintah provinsi.

“Karena berbagai tahapan sudah dilakukan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi,” tandasnya. (El)

Editor : Felix Tendeken