Tidak Hadir Apel Kerja, Puluhan ASN Bolsel Bakal Terima Sanksi

0
53

TOMINI.NEWS-Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) bakal menerima sanksi akibat tidak hadir pada apel kerja perdana yang dilaksanakan pada Senin (10/6/2019), di halaman Kantor Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Sanksi tersebut diberikan karena tidak patuhnya para ASN ini terhadap instruksi bupati yang mewajibkan mereka untuk mengikuti apel kerja tersebut.

Hal tersebut bukan tidak beralasan, sebab berdasarkan hasil laporan sementara dari beberapa dinas melalui daftar hadir yang masuk ke BKPSDM mencatat dari jumlah 1.868 ASN yang ada di Bolsel tidak semua ikut pada apel kerja.

“Daftar hadir yang kami terima sebagian masih ada beberapa kantor camat, Puskesmas, sekolah-sekolah tidak masukan daftar hadir dan itu jumlahnya ada puluhan ASN,” ujar Kepala BKPSDM Ahmadi Modeong, Selasa (11/6/2019).

Oleh karena itu sesuai dengan petunjuk pimpinan dalam hal ini bupati, wakil bupati, dan sekda, agar diberikan sanksi sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

“Olehnya BKPSDM akan berkoordinasi dengan OPD yang instansi yang tidak memberikan laporan kehadiran saat apel,” jelas mantan Kabag Humas dan juga juru bicara bupati Bolsel ini.

Pihaknya mencatat ada beberapa instansi yang sampai saat ini daftar hadirnya tidak ada, yaitu Dinas Kesehatan (Puskesmas-puskesmas), Dinas Pendidikan (Sekolah-sekolah), dan kantor camat.

Tambahnya, pihak BKPSDM sudah melaporkan hal tersebut kepada Asisten III dan akan ditindaklanjuti kepada instansi melalui surat untuk menghadirkan para ASN yang tidak mengikuti apel kemarin.

Kata dia lagi, ada juga yang ikut apel tapi tidak memasukan daftar hadir atau tidak mengambil absen melalui finger print dan tercatat sementara tidak hadir. Untuk itu pihaknya sudah menghubungi instansi terkait.

“Makanya besok kami akan menunggu laporan dengan foto saat apel kerja. Namun jika ditemukan puluhan ASN ini benar-benar tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas, maka pasti mendapat sanksi berupa teguran tertulis oleh atasan dan pimpinan OPD yang akan diundang untuk diminta klarifikasi,” tegasnya.

Bupati melalui Kepala BKPSDM menegaskan, mereka (ASN) sudah mengetahui bahwa pada Senin (10/6/2019) adalah apel kerja.

“Namun ketika mereka tidak hadir, maka itu bentuk pembangkangan atas apa yang diperintahkan bupati dan wakil bupati. Kita tunggu sampai besok laporan dan klarifikasinya,” kunci Ahmadi. (lix)

Editor : Felix Tendeken