Terkait Penerimaan CPNS, Bupati Bolsel Beserta Jajaran Konsultasi ke Kemenpan RB

0
353

TOMINI.NEWS-Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru S.Pt, didampingi Asisten III, Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), TUP, dan Humas, hari ini Kamis (20/6/2019), konsultasi dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung di ruangan Asisten Deputi Bidang Pengadaan Sumber Daya Aparatur adalah sebagai tindak lanjut surat Kemenpan RB RI Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN tahun 2019.

Pada kesempatan tersebut, Bupati bersama rombongan diterima langsung oleh Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Syamsul Rizal, sebagai tindak lanjut atas surat edaran menteri yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di Kabupaten Bolsel pada tanggal 17 Mei 2019.

Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih 30 menit, pembahasannya fokus pada hal-hal subtansi dan teknis seperti syarat usulan formasi CPNS dan P3K yang diusulkan oleh setiap pemerintah baik kabupaten maupun kota.

Perlu diketahui, pada edaran yang disampaikan oleh Kemenpan RB untuk pembagian usulan CPNS umum oleh daerah mendapat 30 persen dari kuota yang ada, sedangkan untuk P3K 70 persen dari usulan.

Dalam diskusi tersebut pihak Deputi menyampaikan bahwa untuk batas usulan formasi adalah tanggal 20 hari ini baik yang CPNS umum maupun P3K.

“Persoalan jumlah berapa yang daerah usulkan tergantung kepada daerah, namun harus berdasarkan ANJAB yang rasional. Artinya jangan daerah mengusulkan sementara tidak menjadi kebutuhan seperti yang tertuang pada ANJAB dan kebutuhan,” ujar Kepala BKPSDM Ahmadi Modeong meneruskan pesan Deputi.

Kata dia, karena ini harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan di daerah masing-masing.

“Nah, bagi daerah yang belanja pegawainya jauh di bawah 50 persen belanja pegawainya itu lebih baik. Karena jika ada daerah yang belanja pegawainya melebihi 50 persen maka saya pastikan penilaian LAKIP pasti daerah itu di bawah,” jelasnya.

Diharapakan apa yang disampaikan harus menjadi perhatian oleh daerah, begitu juga kuantitas yang diusulkan jangan sampai hanya mengejar banyaknya yang diusulkan.

Karena kata dia, pengalaman tahun kemarin ada daerah yang mengusulkan lebih, dan dikaji oleh Kemenpan RB kemudian diakomodir mereka tidak bersedia dengan alasan keuangan daerah terbatas.

Hal tersebut kata dia sudah jelas akan merubah apa yang sudah ada, begitu juga dengan formasi yang ada. Ketika dibuka penerimaan dan saat menerima berkas pihak BKD harus mengacu pada apa yang diusulkan.

“Jangan tidak ada formasi tapi berkasnya diterima. Untuk P3K atau non PNS, ketika yang bersangkutan diterima atau lulus maka gajinya dihitung berdasarkan UMP Provinsi,” terangnya lagi.

Syamsul Rizal melalui Kepala BKPSDM menjelaskan bagi formasi yang kemarin di buka dan belum terisi sebaiknya dimasukan lagi pada usulan. Kemudian untuk mempermudah proses tersebut, pihaknya menyediakan sistem IT E-Formasi.

“Persoalan kapan waktu penerimaan ataupun tes, prinsipnya lebih cepat lebih baik. Tapi tentu tetap mengacu pada mekanisme administrasi yang ada,” jelasnya.

Diketahui untuk jumlah kuota yang diusulkan dan sengaja di buka pada jumlah 145.424 untuk P3K yang diisi dari Eks K2 dan Honorer, dan umum sebanyak 62.324 calon.

Sementara itu pada kesempatan tersebut Bupati mengucapkan terima kasih atas penjelasan teknis dan substansi dari pihak Kemenpan RB karena telah memberikan informasi yang jelas dan akurat.

“Dan sebagai daerah yang mengusulkan, kami akan mematuhi atas apa yang telah menjadi ketentuan yang berlaku,” jelas Bupati yang dikalimatkan ulang oleh Kepala BKPSDM Ahmadi Modeong.

Bupati pada kesempatan tersebut mengatakan, untuk Bolsel jumlah ASN sebanyak 1800.

“Sehingga dari segi rasio peningkatan pelayanan masih perlu merekrut CPNS,” tambahnya.

Bupati jug meminta kepada instansi teknis untuk terus berkoordinasi dengan pihak Kemenpan RB, agar setiap perkembangan baik yang bersifat perubahan dan administrasi langsung diketahui.

“Saat ini pihak Pemda telah merubah usulan yang sebelumnya dan jumlah total yang diusulkan oleh pihak BKPSDM. Untuk CPNS umum berjumlah 630, artinya jika mengacu 30 persen yang akan diterima dari usulan yang ada maka Insyaallah kurang lebih 200 san. Dan untuk usulan P3K 319 dan jika disetujui berdasarkan kajian dari menpan maka 70 persen dari usulan yang ada,” jelasnya.

Tambahnya, semua tetap akan melalui tes berupa sistem CAT.

“Kita berdoa apa yang diusahakan oleh Pemda ini dapat berjalan lancar,” tandasnya. (lix)

Editor : Felix Tendeken