Diskominfo dan Disperindagkop Bolsel Dukung Langkah Kemenperin Memblokir IMEI Handphone Produk Black Market

0
38

TOMINI.NEWS-Rencana Kementrian Perindustrian (Kemenperin), Kementrian Komunikasi dan Informatika, serta Kementrian Perdagangan, untuk menerapkan sistem validasi data base nomor identitas asli ponsel atau International Mobile Equipment Identity (IMEI), mendapat dukungan positif dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) serta Dinas Perdagangan Perindustrian dan Kooperasi (Disperindagkop) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).

Foto : ilustrasi pengguna handphone

Seperti yang diketahui saat ini Kementrian terkait sedang memfinalisasi penyusunan peraturan untuk mendukung program validasi IMEI yang nantinya akan diterapkan pada 17 Agustus 2019 mendatang.

Pada tanggal tersebut ketiga Kementrian ini nantinya akan melakukan penandatanganan kesepakatan terkait regulasi pengendalian IMEI menuju pembebasan pengguna dari handphone black market.

“Terkait pemblokiran IMEI handphone produk black market oleh pemerintah adalah langkah yang tepat mengingat produk elektronik via black market adalah ilegal,” ucap Kepala Dinas Kominfo Bolsel, Aldy Setiawan Gobel, Rabu (10/7/2019) di sela-sela kesibukan kerjanya.

Seeprti yang diketahui sistem kontrol IMEI ini sangat penting untuk melindungi industri dan konsumen dalam negeri. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi, registrasi, dan pemblokiran perangkat telekomunikasi seluler yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Untuk itu langkah Diskominfo Bolsel adalah melaksankan dan mendukung segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sambil mengimbau kepada masyarakat agar tidak tergiur dengn harga yang tidak wajar,” imbaunya.

Apa yang dilakukan adalah upaya untuk melindungi industri ponsel dari persaingan tidak sehat sebagai dampak dari peredaran handphone ilegal dan mengurangi tingkat kejahatan pencurian serta melindungi data pengguna.

“Sebaiknya memilih tempat yang resmi seperti gerai dan counter resmi produk,” jelasnya.

Kontrol IMEI sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi selular dan menghilangkan ponsel black market dari pasar sehingga meningkatkan potensi pajak pemerintah dari pemasaran seluler.

“Kami masih menunggu petunjuk dan jika itu sudah menjadi aturan maka akan berlaku di wilayah Bolsel,” jelas Kepala Dinas Perindagkop Amstrong Apollo.

Untuk mengecek apakah IMEI terdaftar atau tidak Kemenperin telah menyediakan website khusus yaitu https://kemenperin.go.id/imei.

“Setahu saya pada aturan tersebut jika pengguna tidak terdaftar IMEI nya di data Kemenperin maka tidak bisa mendapatkan jaringan telekomunikasi,” jelasnya. (lix)

Editor : Felix Tendeken