Tegakan Kedisiplinan, Wabup dan Sekda Sepakat Evaluasi Kehadiran ASN Bolsel

0
25

TOMINI.NEWS-Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid dan Sekretaris Daerah (Sekda) Marzansius Arvan Ohy, sepakat akan mengevaluasi kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut pada apel pagi dan sore hari.

Foto : Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Sekda, Asisten III, dan Kaban BKPSDM

Semua dilakukan dalam rangka menegakkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan akhir-akhir ini oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel, Kamis (15/8/2019).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ahmadi Modeong, bahwa apa yang dilaksanakan mulai membuat beberapa ASN kumabal ketakutan.

“Pasalnya kebiasaan beberapa oknum ASN dan perangkat daerah yang kumabal untuk mengikuti apel pagi dan sore tanpa alasan yang jelas mulai merasakan efek jera dengan tidak diterimanya secara utuh tunjangan kinerja daerah atau TPP,” tegas Ahmadi.

Kata dia lagi, konsep yang ditegakan oleh Wabup melalui Sekda dan dilaksankan oleh BKPSDM bukan tidak berdasar.

“Melainkan sebagai implementasi dari amanah Reformasi birokrasi yang salah satunya rohnya penegakan disiplin,” jelasnya.

Sementara itu Sekda menyampaikan, apa yang sudah dilakukan saat ini adalah sesuatu biasa dikalangan pemerintah daerah.

“Maka tentu semua diatur dengan ketentuan yang berlaku. Makanya bagi pimpinan perangkat daerah atau staf tak perlu kasat kusut. Kalau ikut apel pagi dan sore dibuktikan dengan fingerprint atau aplikasi hadir,” tegasnya.

Jika melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik maka pengurusan administrasi kelengkapan pencairan TKD akan berjalan lancar.

“Bagi yang tidak merekam melalui daftar hadir dan aplikasi tapi yang bersangkutan tugas luar, maka harus dibuktikan dengan surat tugas. Yang penting bukan surat tugas yang dibuat-buat atau bodong tanpa ada kegiatan,” tegasnya.

Kata dia, penegakan kedisiplinan ASN akan terus diterapkan tanpa pandang bulu.

“Karena salah satu penyelenggaraan pemerintahan adalah efektivitas dan efisiensi anggaran. Makanya yang TKDnya tidak dibayar full, anggaran itu akan tetap masuk kembali ke kas daerah. Dan itu akan menjadi silva untuk dipergunakan atas program-program yang lebih prioritas dan strategis untuk pembangunan daerah,” tegasnya.

Perlu diketahui, saat ini Wabup sudah memerintahkan kepada BKPSDM untuk memberikan laporan kehadiran ASN hasil fingerprint dan aplikasi hadir. (lix)

Editor : Felix Tendeken