Didampingi Sekda dan Inspektur Daerah, Bupati Bolsel Kunker ke Kantor BPK RI

0
49

TOMINI.NEWS-Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Marzanzius Arvan Ohy dan Inspektur Daerah Ridel Paputungan, hari ini Kamis (10/10/2019), Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Haji Iskandar Kamaru S.Pt melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Mereka diterima oleh Plh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut Nurendo beserta jajarannya.

Kunjungan tersebut terkait dengan rencan aksi percepatan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Pemerintah Kabupaten Bolsel.

Dalam kesempatan tersebut bupati menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapu dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Perlu diketahui sampai dengan saat ini tindak lanjut pemkab Bolsel atas rekomendasi BPK RI telah mencapai 85,17% untuk semester 1 tahun 2019.

“Namun masih didapati kendala-kendala dalam menuntaskan rekomendasi-rekomendasi BPK RI,” ujar Bupati melalui pesan realese Kabag Humas Setda kab Bolsel Kasman Jauhari

Pada kesempatan tersebut, Plh Kepala BPK RI Perwakilan Prov Sulut menyambut baik maksud dan tujuan dari Pemkab Bolsel. Bahkan Nurendro mengapresiasi keseriusan Pemkab Bolsel dalam menindak lanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Nurendro juga menyampaikan solusi-solusi yang dapat dilaksanakan Pemkab Bolsel untuk menyelesaikan rekomendasi BPK RI.

“Salah satunya dengan menyusun action plan yg diikuti dengan penandatangan pernyataan komitmen dari Kepala Perangkat daerah dan pejabat-pejabat eselon III di masing-masing perangkat daerah,” terangnya.

Bupati langsung merespon arahan dari Plh kepala BPK RI Perwakilan Sulut tersebut, dan memerintahkan kepada Kepala perangkat daerah melalui Sekertaris Daerah untuk segera menyusun action plan dan menandatangani pernyataan komitmen penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan tingkat pejabat eselon III di masing-masing perangkat daerah.

Dalam pernyataan komitmen telah dicantumkan target-targe penyelesaian yang harus dicapai per tanggal yang ditentukan. Apabila sampai dengan batas waktu yang dimaksud tidak diselesaikan maka tentunya akan ada sanksi yang diberikan. (lix)

Editor : Felix Tendeken