Gelar RDP Bersama Mitra Kerja, Ini Tiga Poin Yang Disorot Herson Mayulu

0
13

TOMINI.NEWS, PARLEMEN-Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hi. Herson Mayulu, SIP, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh Komisi V DPR-RI bersama mitra kerja, yakni BMKG, BNPP dan Bapel-BPWS.

Foto H2M

Dalam rapat yang digelar diruang Komisi V tersebut, beberapa poin yang menjadi bahasan utama. Termasuk RKA K/L dan RKP K/L dalam RAPBN Tahun Anggaran 2021. Senin (22/06/2020).

Pada kesempatannya, Herson menyorot 3 hal. Yang pertama terkait kebutuhan dan rencana anggaran oleh BMKG dan BNPP. Dimana, pada Pagu anggaran keduanya masih lumayan besar. Yakni BMKG sebesar Rp 2,8 triliun dari Rp 3 triliun pagu indikatif yang dimintakan. Sementara untuk BNPP berjumlah Rp 2 Triliun sebagaimana yang di sepakati dari pagu indikatif sebanyak Rp 4 Triliun yang di usulkan.

“Melihat postur pagu indikatif BNPP tersebut ia berharap tahun depan Indonesia jauh dari bencana karena anggaran yang dipersiapkan untuk mengantisipasinya jauh dari harapan,” Kata Herson.

Kedua, Wakil rakyat utusan Provinsi Sulawesi Utara ini mengemukakan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun berjalan yang makin membaik dan berharap dengan pemberlakuan New Normal, diakhir tahun pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 4 sampai 5%.

Ketiga, soal BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, dimana dirinya meminta agar keberadaan badan ini dievaluasi dan kalau perlu dibubarkan saja.

“Anggarannya terlalu sedikit, hanya 1,56 miliar, terkesan tidak serius, sementara tugas-tugas yang dilakukan oleh BPWS, kegiatannya sudah ada di Kementerian PUPR. Pembebasan lahan, air bersih, pengembangan SDM, merupakan tugas-tugas yang sudah berjalan dan tidak spesifik. Bisa diserahkan kepada Gubernur dan kepada Bupati-Bupatinya,” Ujar Mantan Bupati 2 periode di Kabupaten Bolsel itu.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa kesimpulan serta keputusan antara Komisi V DPR RI, BMKG, BNPP serta BPWS, diantaranya sebagai berikut:

  1. Komisi V memahami paparan tentang pagu indikatif Badan Meteorology, klimatologi dan geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) dan Badan Pelaksana Badan pengembangan wilayah Surabaya-Madura (Bapel-BPWS) sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional tertanggal 8 Mei
    i 2020 tentang Pagu Indikatif belanja K/L Tahun anggaran 2021 serta hasil Trilateral Meeting.

Selanjutnya Komisi V bersama dengan 3 lembaga tersebut akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan pagu kebutuhan TA 2021 yang diusulkan untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

  1. Komisi V DPR RI akan berkonsultasi dengan kementerian PUPR diwaktu yang akan datang terkait dengan Bapel-BPWS. (Can)

Liputan Khusus Chandra Mokoagow

Editor : Felix Tendeken