Joune Ganda Beberkan Masalah yang Akan Dihadapi Diawal Kepemimpinan Mereka

0
149

TOMINI.NEWS, MINUT-Bupati Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda, didampingi Wakil Bupati Kevin William Lotulung, membeberkan diawal kepemimpinan mereka akan menghadapi kesulitan besar.

Foto Joune Ganda dan Kevin William Lotulung saat konferensi pers di Hotel Sutan Raja

Hal tersebut diutarakan olehnya saat jumpa pers di Hotel Sutan Raja Manado di Minut, Jumat (26/2/2021).

“Kami mulai bukan dari nol tapi minus,” ujar Joune, sapaan akrabnya.

Kata dia, banyak program yang harus direalisasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai janji kampanye.

“Tapi ternyata ada masalah yang super prioritas yang musti secepatnya diselesaikan,” ujarnya mempenasarankan.

Kata dia, masalah pertama adalah temuan BPK yang harus segera dikembalikan ke kas negara.

Dimana metode untuk penyelesaian masalah tersebut adalah dengan meminta pertanggungjawaban kepada yang melakukan pelanggaran.

Setelah itu menyelesaikan permasalahan fisik kantor bupati.

“Ternyata ruang wakil bupati tak ada,” bebernya merasa kaget.

Kata dia, sepekan ini pihaknya akan fokus juga pada penanganan Covid-19 dan sampah, dimana akan menggelar kegiatan bersih-bersih di kantor.

“Itu sangat penting karena jangan sampai kita kena penyakit,” ujarnya. 

Joune dan Kevin sendiri bertekad akan membenahi internal Pemkab Minut, agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal.

Apalagi dari hasil penelusuran sebelumnya, ada banyak masalah peninggalan pejabat sebelumnya, mulai dari utang kepada pihak ketiga atau kegiatan yang belum terbayar pada tahun 2020 dan dibebankan pada APBD 2021.

Kemudian masalah APBD 2021 karena sejumlah anggaran penting yang tidak terinput dalam sistem. 

Anggaran yang tidak terinput antara lain honor Tenaga Harian Lepas (THL) guru Rp 4,2 miliar, dana bantuan untuk partai politik, dana duka, anggaran bantuan UMKM Rp 6,7 miliar dan anggaran untuk media massa Rp 3,9 miliar. 

Belum lagi sejumlah anggaran di beberapa SKPD yang tidak terinput. 

Masalah APBD 2021 juga berimbas pada keterlambatan penggunaan anggaran yang sampai saat ini masih tersendat.

Masalah lainnya yaitu Tuntutan Ganti Rugi (TGR) anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 61 miliar. 

Pasalnya yang disetorkan dari TGR itu baru berjumlah Rp 221 juta. 

Selain itu juga masalah aset baik itu berupa tanah dan kendaraan dinas (kendis) yang semerawut dalam penataan. 

Bahkan hingga kini dari 53 kendis yang akan ditarik dari bukan pegawai masih ada sejumlah yang belum dikembalikan. (El)